Status Keraton Jogja akan ”diubah” Pemerintah

Sekarang lagi hangat-hangatnya info mengenai kepemimpinan DIY (Daerah Istimewa Yogjakarta) akan “digoyang”. Menurut kabar yang beredar, DIY harus melakukan pemilihan gubernur sebagaimana daerah lain, sebagai wujud demokrasi. Selama ini DIY menganut sistem ”keraton/kerajaan” dimana yang menjadi pemimpin adalah berasal dari kaum sri sultan sendiri.

Pemerintah tetap menganggap bahwa kepemimpinan sri sultan di keraton Jogja lebih tinggi dibanding gubernur yang akan terpilih nanti. Ini mirip cara kepemimpinan di Inggris atau di Malaysia. Sri Sultan akan diberikan kewenangan untuk menyetujui siapa yang akan maju dalam pemilihan calon gubernur DIY nanti. Demikian juga sri sultan lah yang nantinya akan melantik saat terpilih nanti. Tapi, menurut saya, dan mungkin sebagian orang, posisi sri sultan seperti itu tidak ada bedanya dengan sebuah BONEKA.

Posisi sri sultan, diatas kertas/bagan komando, memang diatas gubernur yang akan terpilih nanti. Tapi, dari segi kekuasaan sri sultan tidak bisa mencampuri urusan politik. Sri sultan hanya dijadikan ”image” saja. Semua keputusan dalam memimpin keraton dipegang penuh gubernur. Sultan nantinya hanya akan sebatas memberikan masukan saja jika ada hal-hal yang dianggap penting.

Menurut saya, masalah ini memang sudah berlarut-larut. Status kepemimpinan DIY sejak tahun 1998 sampai sekarang masih kabur. Tapi, saya melihat selama kepemimpinan sri sultan sangat bagus. Rakyat Jogja juga mendukung. Sebaiknya, pemerintah lebih menghormati status DAERAH ISTIMEWA yang diberikan kepada Aceh dan Jogja. Berikanlah hak ”istimewa” itu termasuk dalam menentukan pimpinannya sendiri. Karena walau bagaimanapun di Indonesia ini sangat banyak perbedaan, termasuk perbedaan budaya dan kehidupan sosial.