Pemerintah Tutup Mulut Soal Redenominasi

Wacana redenominasi yang sedang marak berkembang saat ini hanya mendapat tanggapan 'dingin' dari pemerintah. Pihak pemerintah belum mau mengutarakan pendapatnya soal rencana tersebut. Wakil Presiden Boediono dan juga Menteri Keuangan Agus Martowardojo pun hanya bisa menjawab redenominasi merupakan kajian Bank Indonesia (BI). Tanpa memberikan sedikit pun penilaian soal rencana tersebut.

Demikian juga dengan pihak Kementerian Perindustrian sebagai regulator industri dalam negeri. Pihak Kemenperin belum bersedia tanggapi wacana redenominasi rupiah yang digelontorkan kembali oleh Gubernur BI terpilih Darmin Nasution beberapa waktu belakangan ini.

Hal senada juga disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Sakri Widianto. Menurutnya, wacana redenominasi tersebut belum dibahas pihak internal Kementerian Perindustrian. Sebelumnya, Pengamat Pasar Uang Farial Anwar mengatakan BI membutuhkan kerjasama dan dukungan dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi rencana redenominasi ini.

Seperti diketahui, BI merasa perlu melakukan redenominasi karena seperti kita ketahui uang pecahan Indonesia yang terbesar saat ini Rp 100.000. Uang rupiah tersebut mempunyai pecahan terbesar kedua di dunia, terbesar pertama adalah mata uang Vietnam yang mencetak 500.000 Dong. Namun tidak memperhitungkan negara Zimbabwe, negara tersebut pernah mencetak 100 miliar dolar Zimbabwe dalam satu lembar mata uang.